Penyelenggara Pemilu Dilindungi Undang – Undang

Manado, Kamis (12/9/2019) malam, kegiatan Konsolidasi Regional (Konreg) Partisipasi Masyarakat (parmas) Gelombang II diisi sesi pemaparan dari narasumber. Dimoderatori oleh Anggota KPU RI Wahyu Setiawan, narasumber antara lain Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono serta Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin bergantian menyampaikan pemaparan.
Zainuddin Amali mengajak jajaran KPU untuk bekerja dengan solid dan bertanggungjawab. Tugas seorang penyelenggara pemilu juga dilindungi oleh Undang-Undang (UU) sehingga tidak perlu takut dan khawatir. “Pemilu itu menjadi tanggung jawab kita bersama, jangan takut karena penyelenggara pemilu dalam koridornya dilindungi oleh UU,” ujar Zainuddin Amali. Ketua Komisi II DPR RI ini juga sepakat dengan tuntutan agar penyelenggara pemilu bekerja cepat dan transparan. Era saat ini, informasi dan kegiatan harus bisa diketahui masyarakat dan mendapat pengawasan publik. “Itu menjadi modal penting untuk penyelenggaraan Pemilihan 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah,” kata Zainuddin.
Selanjutnya Ketua DKPP Harjono memberikan semangat kepada peserta konsolidasi regional bahwa kerja sebagai penyelenggara pemilu adalah tugas yang sangat mulia. Selain meningkatkan pemahaman pemilu kepada masyarakat, juga demi mendukung keberlangsungan penerapan demokrasi di Indonesia. “Oleh karenanya penyelenggara pemilu dapat dianggap sebagai pahlawan demokrasi,” ujarnya.
Terakhir, Mochammad Afifudin dari Bawaslu RI mengingatkan potensi munculnya kembali isu SARA pada Pemilihan Serentak 2020. Hal ini perlu disikapi bersama oleh semua pemangku kepentingan agar didapat langkah antisipasinya. 
Kegiatan ini dilaksanakan di Kompleks Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado sebagai rangkaian acara pembukaan Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat Gelombang II. Dengan peserta sejumlah 188 yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Kasubbag Teknis KPU Kabupaten/Kota dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.