Partai Tunggal, Dwi Partai, Dan Multi Partai

Partai politik merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan suatu negara demokrasi. Partai dapat menjadi salah satu penggerak massa . Menurut pasal 1 ayat 1 UU no 2 tahun 2012 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,bangsa, dan negara. Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan salah satu instrumen negara.
Pentingnya pemahaman partai politik sebagai salah satu “alat transportasi” kekuasaan sangat mendasar sekali. Dalam contoh suatu gagasan menjadi sia-sia jika tidak dikemukakan, maka peran partai politik sebagai jembatan untuk mengembangkan dan menindaklanjuti gagasan-gagasan yang ada. Sistem kepartaian sendiri juga diatur dalam suatu UU negara bersangkutan.
Keberadaannya dikawal oleh negara, karena mengingat partai politik bisa memasuki elemen masyarakat yang lebih luas dari sekedar bidang birokrasi pemerintahan.
Kondisi suatu negara membentuk suatu sistem perpolitikan yang berbeda pula. Pertimbangan-pertimbangan geopolitik menjadi acuan penting dalam suatu konstitusi negara. Terdapat klasifikasi konstitusi yang mengatur partai politik menjadi 3 sistem kepartaian, yaitu sistem partai tunggal , dwipartai atau biparty system dan sistem multi partai.
*Sistem Partai Tunggal*
Sistem partai tunggal merupakan sistem yang mengatur keberadaan partai politik sebagai kutub dalam roda birokrasi. Keberadaan sistem ini memungkinkan hanya ada satu partai yang ada dalam suatu negara yang berdaulat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu tatanan yang serasi dan sepemahaman untuk mengurangi tingkat perbedaan pendapat yang disatukan dalam sistem satu partai yang mengikat. Menimbulkan suasana yang non kompetitif yang harusnya ada dalam demokrasi. Satu partai secara dominan mengatur jalannya pemerintahan tanpa ada satupun partai lain yang diberi kesempatan untuk bersaing.
Sistem ini menjadi alternatif apabila terdapat begitu banyak perbedaan pendapat dalam komponen negara, menyatukan keanekaragaman sosial dan budaya yang sekiranya dapat menghambat kepentingan negara. Salah satu negara yang hingga kini masih menerapkan sistem ini adalah Kuba dan Republik Rakyat Cina.
*Sistem Dwi Partai*
Dalam sistem ini memungkinkan adanya keberadaan dua partai dalam suatu pemerintahan yang resmi. Dengan adanya penerapan sistem Dwi Partai, konsep Pro-Oposisi menjadi ideal, dipastikan jika ada partai yang dominan dalam pemerintahan pasti ada oposisi yang siap mengkritisi pemerintahan. Sistem ini banyak memberikan keuntungan, tetapi juga dapat memberikan kekhawatiran yang tinggi.
Keberadaan sistem dwi-partai dapat membelah masyarakat secara kontras, dengan kata lain kemungkinan pembelahan keadaan sosial terlihat lebih nyata. Meningkatnya resiko perpecahan yang tinggi hanya bisa diimbangi dengan stabilitas kedaulatan dalam tatanan demokrasi negara terkait. Sistim ini diterapkan di negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.
*Sistem Multipartai*
Keanekaragaman budaya, suku, ras, dan golongan merupakan faktor besar terbentuknya sistem multipartai. Dimungkinkan dalam suatu negara terdapat partai politik tanpa ada pembatasan jumlah partai politik. Partai politik yang benareka ragam latar belakang dan kepentingan diperbolehkan. Banyaknya partai politik menyebabkan suatu kegiatan pemerintahan parlementer bertumpu pada badan legislatif. Dalam lembaga legislatif tersebut menjadi tolak ukur kekuasaan suatu partai dalam negara. Apabila suatu partai politik tidak dapat mendominasi diantara banyaknya partai politik yang ada, nantinya partai politik akan melakukan koalisi yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah.
Pola seperti ini lebih meningkatkan semangat kompetisi antar partai. Sistem ini idealnya terdapat sistem perwakilan berimbang (proposional representation) untuk memunculkan partai-partai baru yang bisa mengalahkan dominasi partai besar. Contoh sistem partai politik ini dilakukan oleh India dan Indonesia, khususnya yang diatur dalam UUD pasal 6A (2) 1945.

Penulis :
Ahmad Hibatullah Habibi Al Asari (21 th).
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Malang Angkatan 2016, yang sedang menempuh magang di Kantor KPU Kabupaten Malang.