Tegakkan Etika dan Integritas Melalui Tim Pemeriksa Daerah

Berita Terkini Tanggal Kirim: 01 April 2021 | Penulis:

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap mendukung tugas dan peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan etika penyelenggara pemilu. Selain etika, KPU juga berkomitmen menegakkan integritas penyelenggara pemilu dan pemilihan di seluruh Indonesia, sebagai upaya menjaga prinsip-prinsip independensi.
 
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam acara Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari unsur KPU, Bawaslu dan tokoh masyarakat Periode 2021-2022, di Jakarta, Kamis (1/4/2021). TPD dari unsur KPU tersebut terdiri dari 68 orang Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dari 34 provinsi seluruh Indonesia.
 
"KPU juga sudah melakukan pengawasan internal kinerja penyelenggara pemilu dan pemilihan, baik itu di KPU provinsi maupun di KPU kabupaten/kota, pada masa tahapan maupun di luar tahapan. Hal ini dilakukan untuk menjaga komitmen KPU dalam etika dan integritas agar semua jajaran bekerja sesuai aturan perundangan. Melalui TPD ini, kami berharap penegakkan etika dan integritas bisa berjalan dengan baik," tutur Ilham yang hadir di depan 68 Anggota KPU provinsi yang dikukuhkan.
 
Ilham juga meminta semua jajarannya yang dikukuhkan agar segera mempersiapkan diri, berdiskusi dengan TPD sebelumnya dan mempelajari berita acara, kasus dan tata cara persidangan yang pernah dijalankan DKPP. Selain itu, Ilham juga meminta DKPP melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada TPD baru, baik itu mengenai hukum maupun etika persidangan, sehingga semua jajaran TPD dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya.
 
Pada kesempatan tersebut, Ketua DKPP Muhammad seusai pengukuhan meminta semua bertugas sebaik-baiknya sesuai aturan perundangan dengan penuh tanggung jawab. Relasi antara tiga lembaga yaitu DKPP, KPU dan Bawaslu menurut dia harus terus dijaga, karena ruh penyelenggaraan pemilu ada di tiga lembaga. "KPU bertugas dalam tata kelola pemilu, Bawaslu menangani tata kelola pengawasan dan DKPP yang mengurusi perilaku seluruh penyelenggara pemilu," ujar Muhammad.
 
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan memandang TPD sebagai amanah kerja yang tidak mudah, terutama bagi KPU dan Bawaslu karena melekat dua fungsi, yaitu sebagai penyelenggara pemilu dan TPD. Untuk itu, dia berpesan agar orang yang diberi amanah memegang dua jabatan ini untuk terus meningkatkan kapasitas sebagai anggota TPD. "Karena menjadi hakim pemeriksa itu bukan hal mudah, untuk memeriksa aduan-aduan yang masuk ke DKPP," pungkasnya. (humas kpu ri arf/foto: dpr/ed diR)


Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya


Hari
Jam
Menit
Detik

ARSIP POSTING
[April 2021] 4 Arsip posting
[February 2021] 14 Arsip posting
[January 2021] 23 Arsip posting
[March 2021] 11 Arsip posting
MULTIMEDIA
Rapat Pleno Penetapan Paslon Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2020
AGENDA KEGIATAN