Surat Edaran KPU RI tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Berita Terkini Tanggal Kirim: 22 Maret 2020 | Penulis:

Dengan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai Pandemik Global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia maka KPU perlu melakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 maka perlu ditetapkan Surat Edaran KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Surat Edaran bertujuan untuk mencegah penyebaran dan meminimalisasi serta mengurangi resiko COVID-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Isi Edaran :
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara:
    a. Menunda pelaksanaan pelantikan PPS;
  b. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur kemudian;
2. Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan;
3. Menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih;
4. Menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dengan menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait;
6. Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi melaporkan pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU Republik Indonesia;
7. Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota agar melaporkan melalui KPU Provinsi pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 21 Maret 2020.

KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dapat diunduh di sini

SURAT EDARAN KPU RI NOMOR 8 TAHUN 2020 dapat diunduh di sini


KPU KAB. MALANG Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya

MENUJU 23 SEPTEMBER 2020
PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI MALANG 2020

Hari
Jam
Menit
Detik

ARSIP POSTING
[April 2020] 12 Arsip posting
[February 2020] 38 Arsip posting
[January 2020] 55 Arsip posting
[March 2020] 28 Arsip posting
MULTIMEDIA
Prosedur Penyerahan Pendaftaran Calon Anggota PPK Pemilihan Tahun 2020
AGENDA KEGIATAN
Pendaftaran Lembaga Survei / Jajak Pendapat / Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang Tahun 2020
Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020