Persiapkan SDM, Tingkatkan Partisipasi Masyarakat
Berita Terkini
25 Maret 2022 |
KPU Republik Indonesia
Jakarta, kpu.go.id - Guna mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar Rapat Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat bersama Anggota KPU Provinsi se-Indonesia Divisi SDM serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 25 hingga 28 Maret 2022.
Membuka kegiatan rakor, Ketua KPU RI Ilham Saputra meminta agar rakor ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi beberapa hal terkait program-program SDM serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Untuk SDM, Ilham menyampaikan agar peserta rakor mengevaluasi proses seleksi anggota KPU provinsi dan KPU kab/kota. "Untuk SDM bagaimana kita melakukan rekrutmen terhadap KPU Provinsi, KPU Kab/Kota kedepan, bagaimana formatnya," ucap Ilham, Jumat (25/3/2022).
Sementara itu, untuk Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Ilham berpesan agar mengevaluasi program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. "Apakah itu efektif, efisien, teruskan ke depan perlu dievaluasi," ucap Ilham.
Tak hanya itu, Ilham menyampaikan format pendidikan pemilih yang berkelanjutan juga perlu dievaluasi. Dia berharap dari rakor ini, menghasilkan rekomendasi yang membangun untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU di bidang SDM serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. "Mari kita bersama-sama semangat berjibaku untuk mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, tinggal beberapa waktu lagi," ujar Ilham.
Sementara itu Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi selaku Ketua Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mendorong satu konsep agar target partisipasi dan program kelembagaan bisa berjalan beriringan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa yang terlindungi selagi di masa pandemi ini. Selain itu, Dewa menyampaikan rasa syukurnya karena target partisipasi ditetapkan satuan kerja masing-masing dan melebihi target ditetapkan oleh KPU secara kuantitatif.
Metode menetapkan target dan menyusun strategi sendiri, kata Dewa, merupakan metode yang baik karena tiap daerah punya kekhasan sendiri sehingga satuan kerja KPU di daerahlah yang tahu seluk beluknya. "Saya merasa bersyukur seingat saya tidak pernah menegur karena target kurang karena teman-teman menetapkan target dan melebihi apa yang ditetapkan oleh kami di KPU," kata Dewa.
Dikesempatan berikutnya Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi selaku juga Wakil Ketua Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menyampaikan bahwa partisipasi tidak selalu tanggung jawab divisi partisipasi dan hubungan masyarakat. Pasalnya, ada banyak faktor yang memengaruhi mengapa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya."Jadi rumusnya dilihat dari kandidatnya, partai politiknya, dari pemilihnya, jadi ada push faktor, pull faktor, pull faktor kandidat, kenapa dia dipilih pemilih, push ada dorongan kenapa memilih ini dibanding itu," ucap Pramono.
Pramono memberi contoh terkait data pemilih yang juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada berpartisipasinya pemilih pada pemilu. Untuk itu, pentingnya juga daftar pemilih juga diperhatikan. "Pentingnya soal dapil berkualitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat," kata Pramono.
Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima meminta agar rakor ini dimanfaatkan untuk menghasilkan kesimpulan rumusan terkait persiapan Pemilu 2024 yang lumayan kompleks.
"Saya mohon bisa segera merumuskan hal tersebut. Termasuk kekurangan pns, kita menyadari betul disebagian besar satker kita kekurangan PNS termasuk bagaimana nanti ceritanya, kebijakannya, rumusannya dari bapak ibu apabila PPNPN sudah tidak boleh digunakan pada 2023," kata Eberta.
Setelah sesi pembukaan, rakor dilanjutkan dengan paparan membangun branding bagi kelembagaan dan pribadi dari Praktisi Branding Subiakto Priosoedarsono dan Dion Subiakto. Ada pula diskusi panel membahas Sosialisasi dan Publikasi serta membahas Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota serta membahas Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.
Selanjutnya, diisi dengan kegiatan sosialisasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) dan tim asessmen KPU. Lalu dilanjutkan sesi kelas-kelas yang dibagi antara divisi SDM serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan pemaparan hasil rekomendasi. (humas kpu ri tenri/foto: dosen/ed diR)