Penundaan Tahapan Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Berita Terkini Tanggal Kirim: 21 Maret 2020 | Penulis:

Beberapa tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020 telah disesuaikan melalui penundaan pelaksanaan kegiatan. Hal ini adalah dampak peningkatan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah mengambil langkah cepat dengan mengedarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Tertanggal 16 Maret 2020, Surat Edaran KPU ini menerangkan mekanisme dan pengaturan pelaksanaan tugas kerja di lingkungan KPU. Disusul berikutnya dengan Keputusan KPU RI Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Surat Keputusan ini menerangkan tentang penundaan beberapa tahapan Pemilihan, yang ditegaskan dalam Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020.

Surat edaran tentang pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179 ini menjelaskan antara lain :
1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara:
   a. Menunda pelaksanaan pelantikan PPS;
   b. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur kemudian;
2. Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan;
3. Menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih;
4. Menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dengan menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait;
6. Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi melaporkan pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU Republik Indonesia;
7. Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota agar melaporkan melalui KPU Provinsi pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU Republik Indonesia.

Demikian yang dijalankan di KPU Kabupaten Malang. Berpedoman pada instruksi KPU RI tersebut, KPU Kabupaten Malang telah menunda pelaksanaan kegiatan tahapan, salah satunya pelantikan PPS. "Pelantikan PPS yang kami agendakan pada tanggal 22 Maret 2020 ini akan melibatkan 1.170 orang anggota PPS dari 390 desa/kelurahan di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang. Bila pelaksanaan disebar di 5 wilayah berdasar korwil kami, tetap masih terdapat konsentrasi massa yang banyak. Tentu hal ini mengandung resiko yang tinggi," kata Marhaendra Pramudya Mahardika Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Malang, Minggu (21/3/2020). 

"Kami juga berpedoman pada imbauan Pemerintah Kabupaten Malang dan Polres Malang. Dari hasil koordinasi, kami diimbau untuk menunda pelaksanaan pelantikan anggota PPS ini. Dengan didasari Surat Keputusan KPU Nomor 179, maka kami putuskan untuk menunda pelantikan PPS," terang MP. Mahardika. "Sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Malang, kami juga turut bertanggung jawab mematuhi imbauan pemerintah dalam upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 di masyarakat," lanjutnya.

KPU Kabupaten Malang akan melaksanakan penyerahan salinan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS yang didistribusikan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Kami atur sedemikian rupa agar tidak terjadi pengumpulan massa yang banyak dalam kegiatan ini," kata MP. Mahardika. "Penyerahan salinan SK ini akan dilakukan secara bergelombang di setiap kecamatan. Akan diatur jadwal untuk PPS di tiap desa/kelurahan untuk mengambil salinan SK secara bergiliran."

"Kita harapkan situasi darurat ini akan segera selesai. Kita sedang menghadapi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang. Dalam pelaksanaan tahapan terdapat kegiatan yang harus melibatkan banyak orang. Kita akan maksimalkan penyelenggaraan Pemilihan dengan tetap mengacu imbauan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19." pungkas MP. Mahardika.  ***(mpm)


Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya

MENUJU 9 DESEMBER 2020
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang

Hari
Jam
Menit
Detik

ARSIP POSTING
[April 2020] 30 Arsip posting
[February 2020] 38 Arsip posting
[January 2020] 55 Arsip posting
[July 2020] 3 Arsip posting
[June 2020] 32 Arsip posting
[March 2020] 28 Arsip posting
[May 2020] 6 Arsip posting
MULTIMEDIA
Gunakan Masker, Cegah Penularan COVID-19
AGENDA KEGIATAN
Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan
Pencocokan & Penelitian Data Pemilih oleh PPDP
Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei / Jajak Pendapat & Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang tahun 2020