Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika

Berita Terkini Tanggal Kirim: 06 September 2020 | Penulis:

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menetapkan bahwa bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lebih lanjut dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSI) untuk menyusun standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan jasmani dan rohani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam rangka menjalankan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dibuat Pedoman Teknis standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika yang menjabarkan standar pemeriksaan dan standar kemampuan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.

Pedoman Teknis ini disusun dengan tujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta organisasi profesi yang dilibatkan dalam proses pemeriksaan kesehatan, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan standar mampu secara jasmani dan rohani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan

2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam proses pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon.

Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 dapat diunduh di sini


Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya

MENUJU 9 DESEMBER 2020
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang

Hari
Jam
Menit
Detik

ARSIP POSTING
[April 2020] 30 Arsip posting
[August 2020] 32 Arsip posting
[February 2020] 38 Arsip posting
[January 2020] 55 Arsip posting
[July 2020] 30 Arsip posting
[June 2020] 32 Arsip posting
[March 2020] 28 Arsip posting
[May 2020] 6 Arsip posting
[September 2020] 23 Arsip posting
MULTIMEDIA
Pencocokan & Penelitian Data Pemilih oleh PPDP
AGENDA KEGIATAN
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei / Jajak Pendapat & Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang tahun 2020
Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020