Ini Tahapan Pemilihan Yang Ditunda

Berita Terkini Tanggal Kirim: 22 Maret 2020 | Penulis:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2020, ditanda tangani Ketua KPU RI Arief Budiman. Keputusan ini diambil menyusul perkembangan penyebaran COVID-19 yang oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020," bunyi Keputusan nomor 179 ini. Terdapat empat tahapan Pemilihan yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan. Ketiga, pembentukan PPDP, dan keempat adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 

KPU berlandaskan pada sejumlah aturan hukum, di antaranya Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 120 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan". Pasal 120 Ayat (2) berbunyi, "Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti". 
Kemudian, Pasal 121 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam hal di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan". Serta Pasal 121 Ayat (2) yang berbunyi, "Pelaksanaan pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan". 

Berikut rincian tahapan Pemilihan yang ditunda pelaksanaannya: 
1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020, 
dengan ketentuan: 
a. Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda; 
b. Dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait (Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat). 

2. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari : 
a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wa1i Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020; 
b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020; 
c. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020; 
d. Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020; 
e. Rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020; 
f. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020; 
g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;
h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020; 
i. Verifikasi administrasi dan kegandaaan dokumen dukungan perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020; 
j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020; 
k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020; 
l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020; 
m. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020; 
n. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020; 
o. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020. 

3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020. 

4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari: 
a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020; 
b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya

MENUJU 9 DESEMBER 2020
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang

Hari
Jam
Menit
Detik

ARSIP POSTING
[April 2020] 30 Arsip posting
[February 2020] 38 Arsip posting
[January 2020] 55 Arsip posting
[July 2020] 3 Arsip posting
[June 2020] 32 Arsip posting
[March 2020] 28 Arsip posting
[May 2020] 6 Arsip posting
MULTIMEDIA
Gunakan Masker, Cegah Penularan COVID-19
AGENDA KEGIATAN
Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan
Pencocokan & Penelitian Data Pemilih oleh PPDP
Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei / Jajak Pendapat & Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang tahun 2020