Ini Persyaratan Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Berita Terkini Tanggal Kirim: 14 Januari 2020 | Penulis:

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Malang membentuk badan adhoc penyelenggara yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sesuai PKPU Nomor 16 Tahun 2019, jadwal pembentukan PPK dimulai tanggal 15 Januari 2020 hingga 14 Februari 2020. Diawali dengan tahap pengumuman kepada masyarakat yang akan dimulai tanggal 15 Januari 2020. Pengumuman dilaksanakan selama tiga hari, hingga tanggal 17 Januari 2020. Berikutnya KPU Kabupaten Malang membuka penerimaan pendaftaran calon anggota PPK di Kantor KPU Kabupaten Malang Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen Malang, mulai tanggal 18 Januari 2020 hingga terakhir tanggal 24 Januari 2020.

"Penerimaan pendaftaran dilaksanakan selama tujuh hari, dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB setiap harinya," kata Marhaendra Pramudya Mahardika Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Malang (14/1/2020). "Sebaiknya pendaftaran diantar langsung oleh pendaftar. Kami akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran, lalu akan kami sampaikan check list kelengkapan dokumen yang sudah diserahkan," lanjutnya. Persyaratan pendaftaran calon anggota PPK telah diatur mulai dari PKPU Nomor 13 Tahun 2017 dan dijelaskan terperinci dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 10 Januari 2020.

Dalam rangka seleksi Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020, KPU Kabupaten Malang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
Persyaratan sebagai anggota PPK:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi l7 Agustus 1945;
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang  sama sebagai anggota PPK;
Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
l.  Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

"Masyarakat Kabupaten Malang dapat mengetahui persyaratan dan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi melalui laman resmi KPU Kabupaten Malang di www.kpu-malangkab.go.id atau dapat datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Malang di Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen. Kami juga menyampaikan pengumuman di papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Malang serta papan pengumuman di Kantor Kecamatan se-Kabupaten Malang," tutur MP. Mahardika. "Format surat pendaftaran, surat pernyataan, dan formulir daftar riwayat hidup bagi masyarakat yang akan mendaftar sebagai calon anggota PPK kami unggah di laman KPU Kabupaten Malang. Masyarakat tinggal mengunduh dan melengkapi persyaratannya. Dokumen yang diunduh di laman KPU Kabupaten Malang tersebut dapat diketik ulang, dengan format sesuai asline, menggunakan kertas ukuran A4, font ARIAL ukuran 12," lanjut Mahardika menjelaskan. *** (mpm)


KPU KAB. MALANG Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya

MENUJU 23 SEPTEMBER 2020
PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI MALANG 2020

Hari
Jam
Menit
Detik

ARSIP POSTING
[January 2020] 47 Arsip posting
MULTIMEDIA
Prosedur Penyerahan Pendaftaran Calon Anggota PPK Pemilihan Tahun 2020
AGENDA KEGIATAN
Penerimaan Dokumen Peserta Lomba Cipta Karya Desain Maskot & Jingle Pemilihan Tahun 2020
Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang Tahun 2020
Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Pendaftaran Calon Anggota PPK