Berpedoman pada Surat Edaran, KPU Kabupaten Malang Tunda Beberapa Tahapan Pemilihan

Berita Terkini Tanggal Kirim: 23 Maret 2020 | Penulis:

KPU Kabupaten Malang memutuskan penundaan pelaksanaan Pelantikan Calon Anggota PPS Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020. Langkah ini diambil dengan berpedoman pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.O2-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020. Rencana awal, pelantikan calon anggota PPS ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020, sesuai jadwal dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

PPS yang telah dilantik sedianya akan memulai masa kerja tanggal 23 Maret 2020. Berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020, maka terdapat penundaan pelantikan berikut pengaturan masa kerja. Disebutkan dalam surat edaran tersebut, masa kerja PPS akan diatur kemudian. "Dengan demikian, pelantikan PPS kami tunda. Kami akan menyampaikan kepada PPS melalui PPK untuk menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS, yang di dalamnya menerangkan bahwa masa kerja PPS akan diatur kemudian. Kami menunggu instruksi berikutnya dari KPU RI," kata Marhaendra Pramudya Mahardika Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Malang saat ditemui di ruang kerja, Senin (23/3/2020).

Bahwa dengan makin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pernyataan resmi World Health Organization (WHO), pernyataan Presiden Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maka dilakukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Di wilayah Kabupaten Malang, telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Malang tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menyampaikan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 pada tanggal 21 Maret 2020. Disebutkan dalam isi edaran :
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara:
  a. Menunda pelaksanaan pelantikan PPS;
  b. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah siap melaksanakan pelantikan PPS dan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang dinyatakan bahwa daerah tersebut belum terdampak penyebaran Covid-19, maka pelantikan PPS dapat dilanjutkan. Masa kerja PPS yang telah dilantik akan diatur kemudian;
2. Menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan;
3. Menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih;
4. Menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dengan menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait;
6. Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi melaporkan pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU Republik Indonesia;
7. Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota agar melaporkan melalui KPU Provinsi pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU Republik Indonesia.

"Berpedoman pada Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tersebut, KPU Kabupaten Malang menunda beberapa tahapan. Pelantikan dan masa kerja PPS ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Jadwal verifikasi syarat dukungan bapaslon perseorangan juga ditunda. Berikutnya, pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih kami tunda, sehingga pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) juga akan menyesuaikan. Lalu, jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih juga menunggu pemberitahuan berikutnya." ungkap MP. Mahardika.

"Kami imbau kepada badan adhoc di kecamatan dan desa/kelurahan untuk menunggu pemberitahuan berikutnya. Minimalisir kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Kita juga harus berupaya bersama untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 sesuai imbauan pemerintah." pungkas MP. Mahardika berpesan. *** (mpm)



Melayani Rakyat Menggunakan Hak Pilihnya

MENUJU 9 DESEMBER 2020
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang

Hari
Jam
Menit
Detik

ARSIP POSTING
[April 2020] 30 Arsip posting
[February 2020] 38 Arsip posting
[January 2020] 55 Arsip posting
[July 2020] 3 Arsip posting
[June 2020] 32 Arsip posting
[March 2020] 28 Arsip posting
[May 2020] 6 Arsip posting
MULTIMEDIA
Gunakan Masker, Cegah Penularan COVID-19
AGENDA KEGIATAN
Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan
Pencocokan & Penelitian Data Pemilih oleh PPDP
Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei / Jajak Pendapat & Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Malang tahun 2020